Bisnis Lampung – Anggota DPRD Lampung, Miswan Rody, mengkritik kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemprov Lampung yang tidak meninjau perusahaan singkong berskala besar, Senin (14/7/2025).
Menurutnya, kunjungan yang bertujuan merumuskan tata niaga singkong seharusnya menyasar seluruh rantai industri, termasuk pabrik besar seperti PT Bumi Waras yang berperan menentukan harga dan serapan panen petani.
“Kebijakan bisa jadi tidak menyentuh akar persoalan kalau industri besar tidak dilibatkan. Jangan hanya mendengar petani, tapi juga pabrik pengolah,” tegas Miswan, Selasa (15/7/2025).
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan perlunya regulasi ketat terhadap impor tepung tapioka dan mendorong hilirisasi singkong lokal. Ia menilai banjir produk impor dari Thailand dan Vietnam membuat harga singkong petani anjlok.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyebut singkong layak ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional. Namun, ia mengakui belum ada payung hukum yang mengatur tata niaga singkong secara menyeluruh.
Miswan berharap, pembahasan kebijakan ke depan benar-benar melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk korporasi besar. “Kalau mau selamatkan ekosistem singkong, jangan hanya lihat ujungnya. Perhatikan juga simpul utama yang menentukan arah pasar,” ujarnya.(*)
Komentar