Bisnislampung.com – Ririn Kuswantari 4 Pansus itu terkait Raperda Tentang LHP BPK RI tentang belanja modal Pemprov Lampung Tahun 2022, kemudian perubahan perda BUMD PT. Lampung Jasa Utama (LJU) untuk memasukkan anak usaha Lampung Energi Berjaya.
“Kemudian Perda tentang RT RW khususnya zonasi di wilayah pesisir. kemudian ke empat terkait Raperda tantang retribusi dan pajak daerah,” ungkapnya saat diwawancarai, Rabu (15/2/2023).
Ririn mengharapkan teman-teman dari fraksi yang sudah menyampaikan pandangan umumnya dan telah disampaikan oleh Gubernur melalui Sekertaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto.
“Pandangan umum dari fraksi ini akan menjadi bahan serta masukan untuk melakukan pengawasan dan melanjutkan pada tahap berikutnya. Dimana untuk dua raperda yang diutamakan yakni perubahan PT. LJU dan LHP BPK yang akan di paripurnakan pada awal Maret 2023,” sambungnya. (*)
Komentar